Abstract
Intervensi pemerintah untuk pembangunan desa dilakukan dengan berbagai kebijakan.
Pembentukan BUMDes adalah salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan
pedesaan, memajukan ekonomi lokal, dan mengembangkan kemitraan desa dan/atau kemitraan
dengan pihak ketiga. Studi ini mengeksploitasi kerangka comparative institutional analysis untuk
menganalisis lebih lanjut bagaimana aspek kelembagaan dapat mempengaruhi penerapan BUMDes dalam pembangunan pedesaan. Aspek-aspek kelembagaan terkait penggunaan BUMDes untuk
pembangunan pedesaan patut ditekankan karena akan digunakan sebagai landasan antara para aktor dalam bidang sosial tertentu (struktur) dalam berbagai bentuknya seperti aturan, norma, atau rutinitas tertentu, dan institusi sebagai bentuk otoritas untuk perilaku sosial organisasi desa.
Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan BUMDes dalam pembangunan pedesaan juga dipengaruhi
oleh bagaimana sistem pemangku kepentingan dalam mengelola aspek kelembagaan. Penelitian ini, dari sudut pandang comparative institutional analysis, menggarisbawahi: (1) kewenangan yang terbatas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait pembangunan pedesaan menunjukkan bahwa Kementerian ini harus menetapkan pengaturan kelembagaan khusus dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan UKM serta lembaga perbankan; (2) Pemerintah desa belum sepenuhnya memanfaatkan fleksibilitas pengaturan kelembagaannya untuk menggunakan BUMDes sebagai sumber pembangunan pedesaan; (3) ada ruang lingkup yang cukup besar untuk meningkatkan peran BUMDes dalam pembangunan
pedesaan. Penelitian ini akan mengusulkan beberapa saran praktis sambil mempertimbangkan pengaturan kelembagaan yang ada.
Pembentukan BUMDes adalah salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan
pedesaan, memajukan ekonomi lokal, dan mengembangkan kemitraan desa dan/atau kemitraan
dengan pihak ketiga. Studi ini mengeksploitasi kerangka comparative institutional analysis untuk
menganalisis lebih lanjut bagaimana aspek kelembagaan dapat mempengaruhi penerapan BUMDes dalam pembangunan pedesaan. Aspek-aspek kelembagaan terkait penggunaan BUMDes untuk
pembangunan pedesaan patut ditekankan karena akan digunakan sebagai landasan antara para aktor dalam bidang sosial tertentu (struktur) dalam berbagai bentuknya seperti aturan, norma, atau rutinitas tertentu, dan institusi sebagai bentuk otoritas untuk perilaku sosial organisasi desa.
Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan BUMDes dalam pembangunan pedesaan juga dipengaruhi
oleh bagaimana sistem pemangku kepentingan dalam mengelola aspek kelembagaan. Penelitian ini, dari sudut pandang comparative institutional analysis, menggarisbawahi: (1) kewenangan yang terbatas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait pembangunan pedesaan menunjukkan bahwa Kementerian ini harus menetapkan pengaturan kelembagaan khusus dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan UKM serta lembaga perbankan; (2) Pemerintah desa belum sepenuhnya memanfaatkan fleksibilitas pengaturan kelembagaannya untuk menggunakan BUMDes sebagai sumber pembangunan pedesaan; (3) ada ruang lingkup yang cukup besar untuk meningkatkan peran BUMDes dalam pembangunan
pedesaan. Penelitian ini akan mengusulkan beberapa saran praktis sambil mempertimbangkan pengaturan kelembagaan yang ada.
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 59-65 |
| Journal | KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah) |
| Volume | 3 |
| Issue number | 3 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 20 Jan 2019 |
| Externally published | Yes |
